Cerpen Si Amat Episode 8; Desa Berketahanan Iklim

 Cerpen Si Amat Episode 8; Desa Berketahanan Iklim

Siang itu, Kantor Desa Awan Biru tampak lebih teduh dari biasanya. Pohon ketapang di halaman depan melambai pelan diterpa angin, seakan ikut menyimak agenda penting hari itu. Kolam kecil di samping kantor memantulkan langit cerah, sementara burung-burung pipit sesekali hinggap di pagar kayu yang baru dicat ulang menggunakan dana pemeliharaan tahun lalu. Desa Awan Biru memang dikenal asri, irigasinya tertata, sawahnya luas, dan udara pagi selalu terasa seperti bonus hidup gratis dari alam.

Di ruang rapat, meja persegi empat sudah dipenuhi map, laptop, dan camilan singkong goreng buatan Bu Endang, Kasi Pelayanan yang selalu sigap bahkan dalam urusan konsumsi. Hari itu pembahasan serius: perencanaan pembangunan desa tahun anggaran 2026 mengacu pada PMK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pak Kades Iwan membuka rapat dengan nada resmi namun santai.

“Baik, Bapak Ibu. Kita tahu Desa Awan Biru memiliki Indeks Risiko Iklim Desa atau IRID sangat rendah, di angka 10,00000. Artinya risiko bencana iklim kita kecil. Tapi bukan berarti kita santai.”

Si Amat, selaku Kasi Pemerintahan, langsung angkat tangan.

“Pak Kades, kalau IRID kita rendah banget, apa artinya kita desa paling kalem se-Indonesia? Angkanya aja kayak nilai matematika anak SD yang baru belajar desimal.”

Ruangan langsung terkekeh. Suara tawa itu pecah tidak serempak, ada yang tertahan di ujung bibir, ada yang lepas begitu saja tanpa rem. Pak Eko sampai menutup laptopnya sebentar karena bahunya ikut berguncang, sementara Bu Endang menepuk pelan meja sambil geleng-geleng kepala melihat ekspresi polos Si Amat yang merasa ucapannya sangat logis. Sekdes Yuni berusaha tetap profesional, tapi sudut bibirnya tetap melengkung sebelum akhirnya ia ikut tersenyum tipis. Bahkan Pak Kades Iwan yang biasanya menjaga wibawa rapat pun tak kuasa menahan senyum lebar.

Suasana yang tadinya kaku karena angka-angka anggaran dan istilah teknis IRID mendadak mencair, seperti es batu yang dibiarkan terlalu lama di atas meja. Di tengah keseriusan pembahasan dana desa, momen itu menjadi pengingat bahwa perencanaan boleh serius, tapi suasana tetap boleh hangat.

Sekdes Yuni menyahut sambil merapikan notulen, “Mat, itu bukan nilai ulangan. Itu nilai indeks risiko iklim desa atau IRID. Artinya desa kita relatif aman dari ancaman perubahan iklim dibanding daerah lain.”

“Relatif aman, bukan kebal,” tambah Ketua BPD Didit sambil membuka berkas. “Makanya dalam PMK itu, dana desa tetap bisa dialokasikan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Justru karena kita rendah, kita harus jaga supaya tetap rendah.”

Pak Sugeng, yang duduk di pojok, kebetulan sedang berada di kator desa mengangguk pelan. “Jadi kita bukan nunggu banjir dulu baru sibuk beli karung pasir, ya?”

“Betul!” kata Pak Kades Iwan mantap. “Kita berpikir preventif. Nah, sekarang kita bahas anggaran mitigasi bencana. Usulan awal dari tim perencanaan, sekitar 12% dari total dana desa dialokasikan untuk program ketahanan iklim.”

Pak Eko, Kaur Perencanaan, membuka laptopnya. “Angka itu kami hitung proporsional, Pak. Karena IRID kita 10,00000, kebutuhan kita lebih pada penguatan sistem yang sudah ada. Bukan pembangunan besar-besaran.”

Si Amat membulatkan mata. “Dua belas persen? Waduh, jangan-jangan nanti tiap rumah dikasih pelampung, Pak?”

Bu Endang terkekeh. “Kalau kamu, Mat, pelampungnya harus ukuran ekstra.”

“Ini serius,” tegas Kaur Keuangan Lulu sambil menghitung di kalkulatornya. “Dari total pagu dana desa, 12% itu masih wajar dan tidak mengganggu program prioritas lain. Tapi tetap harus jelas output dan indikatornya.”

Si Amat menyenggol pelan map di depannya. “Bu Lulu, kalau indikatornya pohon tumbuh subur dan selokan lancar, itu masuk indikator kinerja juga, kan?”

“Masuk,” jawab Lulu mantap. “Selama terukur dan terdokumentasi. Jangan cuma foto-foto tanam pohon, tapi tiga bulan kemudian hilang.”

Pak Didit menambahkan, “Karena IRID kita rendah, kita tidak perlu bangun infrastruktur besar seperti tanggul beton raksasa. Cukup penguatan yang proporsional dengan status risiko.”

“Jangan sampai kita belanja kayak desa pesisir yang rawan abrasi,” sambung Pak Eko. “Kita fokus pada normalisasi drainase, perawatan embung, sumur resapan, dan penanaman pohon di titik rawan longsor kecil.”

Si Amat kembali angkat suara. “Berarti logikanya begini ya, Pak. Karena kita IRID 10,00000, kita jangan belanja kayak IRID 80.000.000. Nanti dikira lebay.”

Pak Kades tersenyum puas. “Nah, itu maksudnya. Anggaran harus sesuai kebutuhan dan tingkat risiko. Tidak boleh under, tapi juga tidak over.”

Sekdes Yuni menimpali, “Dan sesuai PMK, pengelolaan dana harus transparan dan akuntabel. Jadi semua program mitigasi harus masuk RKPDes dan APBDes dengan jelas.”

Pak Sugeng mengangkat tangan pelan. “Kalau pelatihan tanggap darurat itu bagaimana bentuknya?”

Sekdes Yuni menjawab, “Simulasi evakuasi, pelatihan pemadaman kebakaran lahan skala kecil, dan edukasi pengelolaan sampah supaya tidak menyumbat drainase.”

“Berarti nanti kita latihan lari bareng kalau ada sirine?” tanya Si Amat lagi.

“Bukan lari sembarangan,” Bu Endang menimpali. “Tapi lari terarah. Jangan pas simulasi malah lari ke warung.”

Tawa ringan kembali mengisi ruangan, kali ini lebih pelan namun terasa lebih akrab. Bukan lagi tawa karena kelakar spontan semata, melainkan tawa yang lahir dari kebersamaan dan rasa saling memahami. Pak Sugeng sampai mengusap sudut matanya yang berair karena terlalu lama tersenyum, sementara Bu Endang bersandar sebentar di kursinya, menikmati suasana yang hangat itu. Pak Eko menarik napas panjang sambil tersenyum, seolah angka-angka perencanaan di layar laptopnya tak lagi terasa seberat tadi.

 Sekdes Yuni tetap mencatat jalannya rapat, namun jemarinya bergerak lebih santai, tidak lagi sekaku di awal pembahasan. Bahkan Kaur Keuangan Lulu yang biasanya serius soal angka pun ikut tersenyum tipis, kalkulatornya berhenti sejenak dari bunyi ketukan. Di antara cangkir kopi yang mulai mendingin dan berkas yang tersusun rapi, tawa itu menjadi penyeimbang, bahwa urusan desa boleh penuh tanggung jawab, tetapi tetap dijalani dengan hati yang ringan dan kebersamaan yang tulus.

Pak Eko menambahkan, “Kita juga rencanakan pemasangan papan informasi titik kumpul bencana. Sederhana, tapi penting.”

Si Amat mengangguk serius. “Saya setuju. Kadang warga panik bukan karena bencananya besar, tapi karena tidak tahu harus ke mana.”

“Betul,” kata Pak Kades. “Desa Berketahanan Iklim bukan soal kita takut bencana. Ini soal tanggung jawab menjaga alam yang sudah baik. IRID kita rendah karena lingkungan kita terawat. Kalau kita abai, angka itu bisa naik.”

Kaur Keuangan Lulu menutup mapnya. “Dan kalau angkanya naik, anggaran kita bisa ikut naik. Tapi bukan itu yang kita harapkan.”

“Lebih baik IRID tetap rendah, dompet desa tetap sehat,” celetuk Si Amat.

“Dan masyarakat tetap aman,” tambah Sekdes Yuni.

Di luar, angin kembali berembus lembut. Seolah-olah alam Desa Awan Biru mendengar keputusan rapat itu dan ikut mengamini. Dan di tengah keseriusan pembahasan dana desa, satu hal yang pasti: selama ada Pak Kades yang tegas, Pak Eko yang terukur, Lulu yang cermat, Yuni yang tertib, Bu Endang yang sigap, serta Si Amat yang vokal, Desa Awan Biru tak hanya berketahanan iklim, tapi juga berketahanan humor.

Read More

Cerpen Si Amat Episode 7; Pengurusan Data Kependudukan

 

Cerpen Si Amat Episode 7; Pengurusan Data Kependudukan

Pagi itu Kantor Desa Awan Biru tampak lebih hidup dari biasanya. Cahaya matahari menyelinap lewat jendela kaca yang sedikit terbuka, menerpa meja pelayanan yang rapi dengan map-map berlabel warna-warni. Di sudut ruangan, banner bertuliskan “Pelayanan Administrasi Cepat, Tepat, dan Tanpa Pungutan” tergantung gagah, seolah ikut mengawasi jalannya pemerintahan desa.

Si Amat, Kasi Pemerintahan yang hari itu kebagian tugas administrasi kependudukan, duduk dengan wajah serius. Terlalu serius malah. Sebab lima belas menit sebelumnya, ia baru saja “digembleng” oleh Pak Kades Iwan.

 “Mat, ingat ya,” ujar Pak Kades Iwan sambil melipat tangan di atas meja. “Pengurusan data kependudukan itu gratis. Tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun.”

“Siap, Pak,” jawab Si Amat cepat.

“Dan kalau harus ke Dukcapil Kabupaten, tetap gratis untuk masyarakat.”

Si Amat mulai mengernyit.

“Gratis… termasuk bensin juga, Pak?” tanyanya hati-hati.

Pak Kades tersenyum tipis. “Atur strategi. Kita lagi efisiensi anggaran perjalanan dinas.”

Si Amat menelan ludah. Jarak ke Dukcapil satu jam perjalanan. Empat liter pertalite. Itu belum parkir, belum kopi biar nggak ngantuk, “Pak… ini namanya sosial tingkat dewa,” gumamnya.

Pak Kades tertawa kecil. “Makanya kita cari solusi. Bisa via WhatsApp, kirim berkas online. Kalau file Kartu Keluarga dan Akte sudah jadi dalam bentuk PDF, kita cetak di kantor desa. Atau kalau ada perangkat desa  yang ke kabupaten, sekalian ambilkan.”

Si Amat mengangguk pelan. Logis. Rasional. Hemat, “Baik, Pak. Saya jalankan.” Jawab Si Amat sambil mohon izin untuk keruangannya, Ia belum tahu bahwa hari itu rencana akan jungkir balik. Belum genap satu jam briefing selesai, datanglah Pak Sugeng dengan wajah sumringah dan sedikit panik.

“Pak Amat! Anak saya lahir! Mau tambah anggota keluarga di KK,” katanya semangat. “ sekalian buatkan akte kelahirannya dan cetakan KTP perubahan Status kawin punya anak saya Hidayat”, ujar Pak Sugeng lagi.

“Alhamdulillah! Selamat ya, Pak Sugeng,” jawab Si Amat tulus.

“Tapi ini harus cepat, Pak. Dua hari lagi saya mudik ke Sumatra. Lama di sana.” Tegas pak Sugeng kepadaSi Amat.

Si Amat berhenti mengetik. “Dua hari?” Tanya Si Amat ke Pak Sugeng, keheranan.

“Iya. Jadi mohon diurus secepatnya. Saya terima beres di sini. Gratis kan, sesuai kebijakan Pak Kades?” ujar pak sugeng, namun bagi Si Amat Kalimat terakhir itu menusuk halus seperti jarum.

“Gratis…” ulang Si Amat pelan.

“Gratis,” Sugeng mengangguk mantap.

Rencana pengurusan melalui via WhatsApp mendadak tidak menjamin selesai tepat waktu. Sistem online kadang lemot. File PDF belum tentu keluar hari itu juga serta KTP tidak bisa di kirim via whatsaap..

“Saya dampingi saja ke Dukcapil, Pak?” tawar Si Amat.

Sugeng cepat menggeleng. “Waduh, saya masih urus koper. Pokoknya saya terima bersih di sini.” Pintanya, sementara, Si Amat mulai merasakan pusing tujuh keliling versi nyata.

Setelah menerima berkas dari Pak Sugeng yang masih hangat dari map plastik biru, Si Amat tidak langsung duduk santai. Ia menarik napas panjang, merapikan kerah bajunya yang sedikit berdebu, lalu berjalan menuju ruang Pak Kades Iwan dengan langkah setengah mantap setengah ragu. Pintu ruang kepala desa diketuk pelan dua kali sebelum ia masuk sambil membawa map tersebut seperti membawa dokumen negara tingkat tinggi.

Di dalam ruangan, Pak Kades sedang menandatangani beberapa berkas sambil sesekali menyeruput kopi yang tinggal setengah. Suasana terasa lebih tenang dibanding ruang pelayanan di depan, namun tetap menyimpan aura wibawa. Si Amat berdiri tegak di depan meja, meletakkan map dengan hati-hati, lalu membuka percakapan dengan nada konsultatif, bukan sekadar melapor, tetapi memastikan bahwa setiap langkah pelayanan yang ia ambil sudah sejalan dengan kebijakan dan prinsip administrasi yang berlaku di Desa Awan Biru. Ia segera menghadap Pak Kades.

“Pak, Sugeng mau cepat. Dua hari lagi mudik. Tidak bisa online. Harus ke Dukcapil langsung.” Ujarnya membuka percakapannya dengan pak Kades Iwan.

Pak Kades mengangguk. “Ya sudah, berangkat.” Perintahnya tegas.

“Pak… bensin?” kata Si Amat sedikit binggung.

“Mat,” kata Pak Kades bijak, “pelayanan cepat dan gratis itu komitmen.” Ujarnya tegas.

“Komitmen saya setuju, Pak. Tapi tangki motor saya juga punya komitmen kosong.” Sanggah Si Amat

Belum sempat  pak Kades Iwan menjawab, Sekdes Yuni yang sejak tadi mengetik laporan sambil mencuri dengar langsung menyahut santai sambil masuk ke ruangan Kades Iwan di ikuti oleh Lulu dan Endang yang punya keperluan lainnya juga,

“Mat, mungkin motormu perlu diberi pemahaman visi-misi dulu. Biar sejalan dengan RPJMDes.” Kata Sekdes Yuni kepada Sin Amat. Lulu yang duduk di dekat Yuni ikut nimbrung sambil menahan tawa,
“Atau jangan-jangan motornya belum ikut musyawarah desa, jadi belum sepakat soal efisiensi anggaran.”

Endang yang sedang merapikan arsip bahkan menambahkan dengan wajah polos,
“Kalau perlu kita buatkan SK khusus: Motor Si Amat sebagai Relawan Pelayanan Publik.” Ruangan mendadak pecah oleh tawa kecil yang ditahan-tahan.

Si Amat menatap mereka satu per satu dengan ekspresi dramatis.
“Lucu ya? Nanti kalau saya dorong motornya sampai Kantor Capil, kalian jangan minta oleh-oleh stiker Dukcapil.”

Sekdes Yuni mengangkat tangan pura-pura serius, “Tenang, Mat. Kalau kamu dorong motor, kami siap dokumentasikan. Lumayan buat konten transparansi pelayanan.” Ujarnya santai.

Lulu menimpali lagi, “Judulnya: ‘Pengabdian Tanpa Batas, Bensin Terbatas.’”

Endang menutup dengan kalimat paling menohok, “Kalau memang darurat, pakai sepeda saja, Mat. Sekalian kampanye ramah lingkungan.” Kata endang membuat  Pak Kades Iwan akhirnya tertawa lebih keras.
“Cari cara. Pemerintahan itu soal solusi.” Ujarnya.

Si Amat keluar ruangan dengan tatapan dramatis seperti tokoh sinetron kehilangan warisan, sementara di belakangnya tawa masih terdengar bersahutan. Ketika ia berdiri di depan kantor desa sambil memandangi motornya, terdengar klakson berat dari arah jalan. Ternyata truk kontraktor perkebunan sawit melintas. Sopirnya, Anto, melambaikan tangan.

“Mau ke mana, Mat?” Tanya anto, Keajaiban kadang datang tanpa diundang, walaupun berbentuk truk berdebu.

“Ke Capil, To!”katanya pelan

“Naik aja! Sekalian saya kirim barang!” ujar Anto memberikan tumpangan gratis ke Si Amat. Tanpa pikir panjang, Si Amat  naik di samping Anto. Angin pagi menerpa wajahnya. Gratis. Tanpa pertalite.

Satu jam kemudian, ia tiba di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten. Gedungnya tampak ramai, kendaraan terparkir rapi di halaman. Di ruang tunggu, puluhan warga duduk tertib sambil memegang map plastik berisi berkas. Nomor antrean terpampang di layar digital, suara mesin cetak sesekali terdengar dari balik ruang pelayanan.

Meski padat, suasana tetap teratur. Petugas berseragam bekerja cepat dan sigap. Tidak ada teriakan, tidak ada saling serobot. Semua mengikuti prosedur. Si Amat, yang sudah beberapa kali ke sana, langsung menuju meja pelayanan seperti biasanya. Ia mengangguk sopan kepada petugas yang dikenalnya.

“Selamat pagi, Bu Wahyuni.” Sapa Si Amat ke  Petugas bernama Wahyuni, ia tersenyum ramah.
“Pagi, Pak Amat. Dari Desa Awan Biru ya? Ada berkas lagi?”

“Ada, Bu. Tambah anggota keluarga baru, cetak akte kelahiran, sekalian perubahan status kawin atas nama Hidayat, anaknya Pak Sugeng. Sudah menikah beberapa bulan lalu. Sekalian cetak KTP barunya juga.”

Wahyuni langsung sigap menerima map tersebut. Tangannya cekatan memeriksa satu per satu dokumen.

“Lengkap ini, Pak. Kita proses ya. Untuk KTP perubahan status memang harus cetak fisik, tidak bisa kirim PDF.”

“Iya, Bu. Itu sebabnya saya datang langsung,” jawab Si Amat, sambil dalam hati bersyukur keputusannya berangkat hari itu tepat. Wahyuni mengantar berkas Si Amat ke Bagian Cetak Dokumen  sambil berkata; “Baik, Pak. Mohon tunggu sebentar.”  Kurang dari satu jam, panggilan terdengar.

“Pak Amat, sudah selesai.”

Si Amat berdiri lalu mengambil dokumen yang baru selesai di ceka dari wahyuni. Di tangannya kini lengkap. Kartu Keluarga terbaru dengan tambahan anggota keluarga yang baru lahir, Akte kelahiran bayi Pak Sugeng, dan cetakan KTP perubahan status kawin atas nama Hidayat, Cepat, Tertib dan Tanpa biaya.

“Terima kasih banyak, Bu Wahyuni. Pelayanannya luar biasa cepat.” Kata Si Amat kepada Ibu Wahyuni.

Wahyuni tersenyum professional, “Sudah tugas kami, Pak. Salam untuk Desa Awan Biru.”

Si Amat keluar ruangan dengan perasaan lega, Misi sosial bermodal nebeng truk berhasil, Di perjalanan pulang, ia menumpang truk lain milik Andi yang kebetulan kembali dari kota. Dan benar saja, berkas Sugeng selesai dalam sehari. Tambahan anggota keluarga sudah tercatat resmi, perubahan status sudah sah secara administrasi, dan KTP baru sudah di tangan.

Namun setibanya di Kantor Desa Awan Biru, wajah Si Amat tetap cemberut. Debu sawit masih menempel di celana, rambut sedikit acak-acakan, dan aroma solar samar-samar ikut pulang bersamanya. Pelayanan cepat dan tanggap memang tercapai. Hanya saja… gaya pulangnya sedikit dramatis.

Siang itu Kantor Desa Awan Biru kembali hangat. Matahari siang masih tinggi ketika Si Amat turun dari truk dan berjalan masuk ke halaman kantor desa. Pohon ketapang di depan kantor bergoyang pelan tertiup angin, sementara beberapa warga duduk di bangku teras menunggu pelayanan. Suasana cukup ramai, namun tetap tertib. Dari dalam ruangan terdengar suara printer bekerja tanpa henti, bunyi stapler, dan sesekali dering telepon kantor.

Spanduk bertuliskan “Pelayanan Administrasi Cepat, Tepat, dan Tanpa Pungutan” tampak kontras dengan wajah Si Amat yang sedikit kusut. Ia teringat janjinya pagi tadi.

“Siang ini juga selesai, Pak Sugeng. Ambil saja di kantor desa,” begitu ucapnya dengan penuh percaya diri. Dan benar saja, belum lama ia duduk dan merapikan berkas, Pak Sugeng sudah muncul di pintu dengan wajah penuh harap.

“Pak Amat, Dokumen saya sudah jadi?” tanyanya antusias.

Si Amat mengangguk mantap sambil menyerahkan map. Siang itu Kantor Desa Awan Biru kembali hangat. Sugeng menerima dokumen dengan wajah berseri-seri.

“Cepat sekali, Pak Amat! Terima kasih!” ujar Pak Sugeng

“Pelayanan cepat dan tanggap,” jawab Si Amat lelah. Namun wajahnya cemberut. Debu sawit masih menempel di celana. Rambut sedikit acak-acakan. Perangkat desa lain langsung usil.

“Mat, habis ikut audisi supir truk ya?” ledek sekdes Yuni kepada Si Amat.

“Jangan-jangan besok pindah profesi!” kata Lulu menimpali ucapan dari sekdes Yuni. Bahkan Pak Kades Iwan ikut tersenyum lebar.

“Saya acungi jempol, Mat. Tak ada rotan, akar pun jadi!” ujar pak kades Iwan disertai suara tawa dari perangkat desa lainnya.

Si Amat menghela napas panjang. “Yang penting gratis, Pak. Tapi punggung saya masih goyang.”

Pak Kades menepuk bahunya. “Ini pengalaman bagus. Kita buat jadi berita inspiratif. Pelayanan cepat, gratis, dan efisien.”

Di luar, matahari mulai condong ke barat. Warga yang tadi menunggu satu per satu sudah terlayani. Suasana kantor tetap hidup, tapi terasa ringan. Ada rasa bangga yang tidak diucapkan, namun jelas terasa.

Si Amat menatap banner di dinding: . “Pelayanan Administrasi Cepat, Tepat, dan Tanpa Pungutan”

Hari itu ia sadar, pelayanan publik bukan soal bensin atau jarak. Tapi soal kemauan mencari solusi. Meski kadang harus nebeng truk sawit dulu. Dan di sudut ruangan, tawa kembali pecah, bukan karena mengejek, tapi karena bangga bahwa Desa Awan Biru selalu menemukan cara.

Read More

Cerpen Si Amat Episode 6; Penyerahan LKPJ Kepada BPD

 

Cerpen Si Amat Episode 6; Penyerahan LKPJ Kepada BPD

Pendopo Kantor Desa Awan Biru siang itu tampak khidmat namun tetap hangat. Di atas meja utama terletak dokumen tebal bercover hijau bertuliskan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPJ) TA 2025. Di sampingnya, ringkasan grafik realisasi APBDes, dokumentasi kegiatan, serta print out infografis yang sebelumnya telah dipublikasikan melalui website desa sebagai bentuk ILPPD kepada masyarakat.

Si Amat sibuk memeriksa kameranya dengan wajah serius namun penuh semangat, memutar lensa perlahan untuk memastikan fokusnya tajam dan pencahayaan di pendopo cukup terang. Sesekali ia mengecek hasil jepretan sebelumnya di layar kecil kamera, lalu mengangguk puas sebelum kembali mengatur posisi berdiri agar sudut pengambilan gambar terlihat lebih proporsional dan momen penting penyerahan laporan bisa terekam dengan jelas serta layak ditampilkan di website desa.

“Pak Kades, nanti pas penyerahan buku Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPJ )  jangan terlalu cepat ya. Saya butuh tiga detik buat fokus,” katanya serius.

Kades Iwan mengangguk pelan.
“Tenang, Mat. Ini laporan tahunan, bukan lomba lari.”

Kepala Desa Iwan membuka rapat penyerahan LKPJ dengan sikap tenang dan penuh wibawa, berdiri di hadapan Ketua dan anggota BPD serta para undangan yang hadir di pendopo desa. Dengan suara jelas dan terukur, ia menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan bagian dari kewajiban konstitusional Pemerintah Desa dalam menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada BPD. Ia menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar laporan administratif, melainkan cerminan tanggung jawab moral dan profesional atas pelaksanaan APBDes selama satu tahun, sekaligus ruang evaluasi bersama demi perbaikan tata kelola pemerintahan desa ke depan.

“Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Ketua dan Anggota BPD Desa Awan Biru, para perangkat desa, pendamping desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta seluruh undangan yang berkenan hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025 Kepada Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Awan Biru dalam keadaan sehat dan penuh semangat kebersamaan.”

Dalam paparannya, Kades Iwan menyampaikan LKPJ dengan runtut dan sistematis, dimulai dari gambaran umum kondisi desa selama Tahun Anggaran 2025 hingga capaian program di setiap bidang penyelenggaraan pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa pada bidang pemerintahan, fokus diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan penataan arsip desa agar lebih tertib dan responsif. Pada bidang pembangunan, ia memaparkan realisasi peningkatan jalan desa, penguatan sarana Perpustakaan Desa, serta dukungan terhadap program ketahanan pangan hewani berupa ternak bebek petelur yang telah memberikan dampak ekonomi bagi kelompok masyarakat.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada APBDes TA 2025 yang disepakati bersama, dengan realisasi anggaran yang terukur dan sesuai prioritas. Ia juga menyampaikan bahwa laporan LPPD telah dikirimkan kepada Bupati melalui Camat tepat waktu, serta informasi penyelenggaraan pemerintahan desa telah dipublikasikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa, papan informasi, dan website desa sebagai bentuk transparansi. Di akhir paparannya, Kades Iwan menekankan bahwa LKPJ ini bukan hanya kewajiban administratif, melainkan wujud komitmen Pemerintah Desa Awan Biru dalam menjaga akuntabilitas, meningkatkan kualitas tata kelola, dan membangun kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Ketua BPD, Didit, memberikan kata sambutan  dengan suara tenang.
“Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Desa wajib menyampaikan LKPJ kepada BPD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hari ini kita akan menerima laporan tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan BPD.”

Kades Iwan berdiri melanjutkan agenda  penyerahan dokumen LKPJ kepada Ketua BPD.
“Terima kasih Ketua BPD dan seluruh anggota. LKPJ TA 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kami atas penyelenggaraan pemerintahan desa selama satu tahun, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penanggulangan Bencana , Mendesak Desa”

Ia mengangkat dokumen tersebut. Kamera Amat berbunyi cepat.

“Klik… klik… ya bagus, Pak. Ekspresinya seperti kepala desa yang anggarannya sehat,” celetuk Amat pelan.

Beberapa perangkat desa tersenyum menahan tawa, saling melirik satu sama lain ketika suasana rapat yang semula tegang mendadak mencair oleh celetukan ringan yang terlontar di sela pembahasan laporan. Ada yang menunduk pura-pura serius sambil merapikan berkas di hadapannya, ada pula yang berdeham pelan untuk menyamarkan senyum yang hampir pecah menjadi tawa. Namun tetap saja, sorot mata mereka memancarkan keakraban dan kebanggaan atas capaian yang dipaparkan. Di balik sikap profesional yang mereka jaga, terselip rasa lega karena kerja keras selama satu tahun anggaran akhirnya sampai pada tahap pertanggungjawaban yang terbuka dan harmonis.

Kades Iwan melanjutkan,
“Dalam TA 2025, fokus pembangunan kita meliputi peningkatan jalan desa sepanjang 850 meter, operasional dan penguatan literasi melalui Perpustakaan Desa, serta program ketahanan pangan hewani berupa pengembangan ternak bebek petelur. Dari sisi tata kelola, kami juga meningkatkan pelayanan administrasi berbasis digital dan transparansi publik melalui website desa.”

Sekdes Yuni menambahkan penjelasan teknis.
“LPPD telah kami sampaikan kepada Bupati melalui Camat tepat waktu. Sementara ILPPD kepada masyarakat kami lakukan melalui Musyawarah Desa dan media informasi, termasuk infografis realisasi APBDes yang dipasang di papan publik dan website.”

Ketua BPD Didit membuka beberapa halaman laporan dengan gerakan tenang dan penuh perhatian, jemarinya menyibakkan lembar demi lembar dokumen tebal itu sambil sesekali mengangguk kecil. Sorot matanya menyusuri angka-angka dan uraian program dengan saksama, berhenti sejenak pada bagian realisasi anggaran dan capaian kegiatan yang dianggap strategis. Ia menyesuaikan posisi kacamatanya, lalu menandai beberapa poin penting menggunakan pena di tangannya, menunjukkan keseriusan sekaligus tanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengawasan. Suasana ruangan pun menjadi hening penuh hormat, hanya terdengar bunyi halus kertas yang dibalik, menandakan bahwa setiap halaman laporan benar-benar dicermati sebelum diberikan tanggapan resmi.
“Bagaimana dengan capaian realisasi anggaranya ?” Tanya ketua BPD

Lulu, Kaur Keuangan, menjawab mantap.
“Realisasi pendapatan dan belanja desa mencapai 100 persen. Seluruh pengeluaran sesuai prioritas dan pagu yang ditetapkan. Pajak dan kewajiban lainnya sudah disetor tepat waktu. Dokumen SPJ lengkap dan terdokumentasi.”

Didit mengangguk.
“Baik. BPD mengapresiasi kedisiplinan administrasi. Namun kami ingin menanyakan, bagaimana dampak langsung program ketahanan pangan terhadap kelompok penerima manfaat?”

Kaur Kesra Hengki menjawab,
“Program ternak bebek petelur sudah menghasilkan produksi rata-rata 70–80 persen dari populasi aktif. Hasilnya membantu tambahan pendapatan kelompok dan menjadi percontohan bagi dusun lain.”

Santoso, perwakilan masyarakat, ikut angkat suara.
“Sebagai warga, kami melihat perubahan nyata. Jalan desa memudahkan akses hasil panen. Perpustakaan juga mulai ramai anak-anak.”

Pak Eko menambahkan dengan nada reflektif.
“Memang masih ada yang perlu diperbaiki, terutama dalam peningkatan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan. Itu menjadi catatan kami untuk tahun berikutnya.”

Didit kemudian menyampaikan tanggapan resmi BPD.
“Secara umum, BPD menilai penyelenggaraan pemerintahan Desa Awan Biru TA 2025 berjalan baik dan sesuai regulasi. Kami akan menyampaikan rekomendasi tertulis sebagai bahan perbaikan, khususnya pada penguatan evaluasi internal dan optimalisasi partisipasi masyarakat.”

Babinkamtibmas tersenyum.
“Yang penting komunikasi tetap lancar. Kalau komunikasi baik, setengah masalah selesai.”

Amat yang sedang mengambil foto dari sudut kiri berkomentar,
“Pak Ketua, boleh sedikit rapat ke tengah? Biar sinerginya kelihatan di foto.”

Didit tertawa kecil.
“Ini baru namanya dokumentasi partisipatif.”

Kades Iwan kemudian menutup dengan nada serius namun hangat.
“LKPJ ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk komitmen kami untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Tanpa pengawasan BPD dan partisipasi warga, pemerintahan desa tidak akan berjalan optimal.”

Semua mengangguk setuju.

Didit berdiri dan menerima dokumen secara simbolis.
“Dengan ini, BPD menerima LKPJ TA 2025 Pemerintah Desa Awan Biru untuk dibahas dan diberikan rekomendasi sebagaimana mestinya.”

Tepuk tangan terdengar memenuhi pendopo.

Amat berdiri di depan, mengangkat kameranya tinggi.
“Baik, semua senyum! Ini momen akuntabilitas. Jangan ada yang berkedip, nanti transparansinya kurang tajam!”

Tawa ringan kembali mengisi ruangan ketika suasana yang sempat khidmat berubah hangat oleh selipan humor yang cerdas dan tidak berlebihan. Beberapa perangkat desa saling berpandangan sambil tersenyum, bahkan Ketua BPD Didit pun tak kuasa menahan senyum tipisnya setelah mendengar celetukan santai yang tetap relevan dengan pembahasan laporan. Gelak itu bukan sekadar candaan, melainkan tanda kedekatan dan kebersamaan yang telah terbangun selama proses kerja satu tahun anggaran. Di balik tawa tersebut, terselip rasa syukur karena rapat pertanggungjawaban berjalan terbuka, transparan, dan penuh rasa saling menghargai, sehingga forum resmi pun terasa lebih humanis tanpa kehilangan wibawanya.

Setelah acara selesai, Amat duduk di sudut pendopo membuka laptopnya. Ia mulai mengetik dengan penuh semangat:

“Penyerahan LKPJ TA 2025: Wujud Akuntabilitas dan Sinergi Pemerintah Desa Awan Biru bersama BPD.”

Ia menatap hasil fotonya dan tersenyum puas.

“Kalau laporan sudah disampaikan, rekomendasi sudah diterima, dan dokumentasi sudah diunggah… berarti bukan cuma administrasi yang tertib,” gumamnya pelan, “tapi kepercayaan juga terjaga.”

Pendopo sore itu terasa hangat, bukan hanya karena sinar matahari yang masuk dari sela jendela, tetapi karena rasa tanggung jawab yang ditunaikan bersama.

Read More

Cerpen Si Amat Episode 5: “Monitoring Anggaran TA 2025”

 Cerpen Si Amat Episode 5: “Monitoring Anggaran TA 2025”

Pendopo Kantor Desa Awan Biru pagi itu tampak lebih rapi dari biasanya, seolah-olah setiap sudutnya ikut bersiap menghadapi momen penting. Map-map tebal tersusun berjejer rapi di atas meja panjang, lengkap dengan pembatas warna-warni yang menandai SPJ dan laporan realisasi, sementara beberapa laptop sudah menyala menampilkan file laporan keuangan yang siap dipresentasikan. Di belakang kursi pimpinan, banner bertuliskan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa TA 2025 tergantung gagah, menegaskan bahwa hari itu bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan agenda resmi yang sarat tanggung jawab dan penuh makna bagi tertib administrasi desa.

Ketua BPD, Didit, berbisik pelan ke Kades Iwan.
“Pak, suasananya kayak mau ujian nasional ya.”

Kades Iwan tersenyum tipis.
“Memang ujian, Pak Didit. Bedanya ini yang dinilai bukan murid, tapi administrasi kita.”

Tim Monev dari kecamatan dipimpin Sekcam Kurnia, SP, duduk dengan map evaluasi di tangan.
“Baik, Bapak Ibu,” ujar Sekcam Kurnia dengan suara tenang namun tegas, “Monitoring ini bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan. Tujuannya memastikan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tertib administrasi, tepat sasaran, dan sesuai regulasi.”

Lulu, Kaur Keuangan, langsung merapikan tumpukan SPJ di depannya.
“Siap, Pak. SPJ lengkap, bukti transfer ada, pajak sudah disetor. Kalau kurang, tinggal doa saja,” gumamnya pelan.

Amat yang sejak tadi sibuk mengatur kamera langsung menimpali,
“Bu Lulu, jangan tegang. Nanti saya ambil fotonya pas lagi senyum biar kelihatan administrasinya lancar.”

Semua tersenyum kecil, senyum tipis yang muncul bersamaan seperti tanda bahwa ketegangan mulai mencair perlahan. Ada yang saling melirik penuh arti, ada pula yang mengangguk pelan sambil merapikan berkas di depannya, seolah ingin memastikan bahwa suasana tetap santai meski agenda yang dibahas cukup serius.

Pendamping Desa Heru membuka salah satu berkas.
“Yang penting bukan cuma lengkap, tapi juga sinkron antara realisasi fisik dan laporan keuangan.”

Pak Eko, Kaur Perencanaan, mengangguk.
“RAB sesuai, progres fisik sudah 100 persen untuk jalan desa dan perpustakaan. Tinggal laporan narasinya yang harus diperjelas.”

Sekcam Kurnia menambahkan,
“Perlu diingat, hasil Monev ini juga menjadi salah satu syarat pencairan DD dan ADD Tahun 2026. Jadi jangan sampai ada yang menganggap ini formalitas.”

Babinsa tersenyum santai.
“Kalau formalitas, biasanya yang gugup cuma yang salah.”

Ruangan mendadak hening, seakan semua orang menahan napas sesaat mencerna kalimat yang baru saja terlontar, sebelum akhirnya suasana pecah oleh tawa ringan yang menyebar dari barisan depan hingga ke kursi paling belakang. Ketegangan yang sempat menggantung pun luruh, berganti dengan rasa lega dan kebersamaan yang membuat forum terasa lebih akrab dan manusiawi.

Setelah pemeriksaan administrasi, rombongan bergerak ke lapangan. Amat berjalan mundur sambil merekam video.

“Mat, hati-hati! Jangan sampai monitoring berubah jadi evakuasi,” teriak Endang.

Di lokasi jalan desa yang baru diaspal, Sekcam Kurnia memeriksa ketebalan permukaan.
“Ini sesuai spesifikasi?”

Pak Eko cepat menjawab,
“Sesuai RAB, Pak. Panjang, lebar, dan volume sudah diverifikasi.”

Santoso, perwakilan warga, ikut nimbrung.
“Sekarang kalau hujan, motor nggak lagi joget-joget, Pak. Sudah mulus.”

Amat langsung mengarahkan kamera.
“Pak Santoso, ulangi kalimatnya. Bagus buat testimoni website.”

Semua kembali tertawa, kali ini lebih lepas dan tanpa beban, seolah candaan kecil itu menjadi jeda yang menyegarkan di tengah pembahasan yang cukup serius. Beberapa bahkan sampai menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum, membuat suasana rapat terasa hangat dan penuh keakraban.

Rombongan lanjut ke Bangunan Perpustakaan Desa. Gedungnya sederhana namun bersih.

Sekdes Yuni berkata bangga,
“Ini bukan cuma bangunan, tapi investasi literasi.”

Tim Monev mengangguk puas.
“Administrasi dan fisiknya sinkron. Ini contoh baik.”

Amat sibuk memotret dari berbagai sudut.
“Pak Kades, berdiri dekat rak buku. Biar kelihatan visioner.”

Kades Iwan menatap kamera.
“Visioner boleh, asal anggarannya realistis.”

Terakhir, mereka menuju lokasi Ketahanan Pangan Hewani: kandang bebek petelur yang ramai suara “kwek-kwek”.

Babinkamtibmas bercanda,
“Ini kalau bebeknya ikut Monev, pasti lulus. Produktif semua.”

Pendamping Desa Heru mencatat produksi telur harian.
“Program ini bagus untuk peningkatan ekonomi kelompok.”

Lulu menghitung cepat di buku kecilnya.
“Yang penting hasilnya jelas, supaya tidak cuma ‘bebeknya yang ramai, laporannya sepi’.”

Amat mengambil foto bebek yang bergerombol.
“Ini angle bagus. Judulnya nanti: ‘Bebek Produktif, Desa Progresif.’”

Kades Iwan menggeleng sambil tersenyum.
“Mat, jangan terlalu kreatif. Tetap sesuai fakta.”

Kembali ke pendopo, Sekcam Kurnia menyampaikan penutup dengan suara tenang namun penuh penegasan, merangkum hasil monitoring hari itu secara sistematis dan jelas. Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam tertib administrasi serta kesinambungan antara laporan dan pelaksanaan fisik, sambil mengapresiasi kerja sama seluruh pihak yang telah menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

“Secara umum, administrasi dan pelaksanaan fisik Desa Awan Biru baik. Ada beberapa catatan kecil untuk perbaikan, tapi secara prinsip sudah sesuai regulasi.”

Ruangan terasa lega, seperti beban tak kasatmata yang perlahan terangkat dari pundak masing-masing setelah rangkaian evaluasi selesai dilalui. Wajah-wajah yang tadi tegang kini tampak lebih santai, beberapa bahkan menarik napas panjang sambil tersenyum tipis, menikmati suasana yang kembali ringan dan penuh rasa syukur.

Didit menepuk meja pelan.
“Alhamdulillah. Berarti kita siap menuju pencairan 2026.”

Amat mengangkat kamera untuk foto terakhir.
“Semua senyum ya! Ini bukti bahwa monitoring bukan untuk ditakuti, tapi untuk memastikan desa kita makin tertib dan maju.”

Kades Iwan menambahkan,
“Betul. Monitoring bukan mencari kesalahan, tapi memastikan kita berjalan di jalur yang benar.”

Setelah foto diambil, Amat langsung membuka laptopnya.

Judul berita sudah ia ketik dengan penuh semangat:
“Monitoring Anggaran TA 2025: Tertib Administrasi, Siap Menuju 2026.”

Ia menyeruput kopi yang mulai dingin dan berbisik pelan,
“Kalau administrasi rapi dan dokumentasi lengkap… yang tenang bukan cuma tim monev, tapi juga admin website.”

Pendopo kembali dipenuhi tawa ringan yang mengalun santai di antara deretan kursi dan meja yang mulai dirapikan, menjadi penutup yang manis setelah rangkaian monitoring yang cukup menegangkan. Rasa lega bercampur bangga terpancar dari wajah para perangkat desa, seolah mereka sepakat bahwa kerja keras menjaga administrasi dan pelaksanaan program akhirnya terbayar dengan hasil yang membanggakan, menutup Episode 5 dengan suasana hangat penuh optimisme.

Read More

Cerpen Si Amat Episode 4: Musdes Penetapan APBDes TA 2026

 Cerpen Si Amat Episode 4: Musdes Penetapan APBDes TA 2026

Pendopo Kantor Desa Awan Biru tampak lebih ramai dari biasanya. Kursi tersusun rapi, spanduk bertuliskan Musyawarah Desa Penetapan APBDes TA 2026 terbentang di belakang meja pimpinan sidang. Hadir lengkap perangkat desa, Santoso mewakili masyarakat, Babinsa, Bhabinkamtibmas, PLD, lembaga desa, hingga tim kecamatan yang dipimpin Kurnia, SP. Di meja depan duduk Didit selaku Ketua BPD yang membuka musyawarah.

Didit mengetuk mikrofon pelan.
“Bismillahirrahmanirrahim… Musyawarah Desa Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2026 secara resmi kita buka. Semoga tidak ada yang ‘walk out’ sebelum makan siang.”

Beberapa hadirin tersenyum, suasana yang tadinya kaku perlahan mencair oleh celetukan ringan yang masih terngiang di antara derit kursi kayu. Di sudut ruangan, Amat sibuk mengatur tripod kecil dan memeriksa angle kamera, sesekali berjongkok lalu berdiri lagi demi memastikan wajah para peserta rapat tertangkap jelas tanpa terpotong kipas angin tua di langit-langit. Matanya menyipit penuh konsentrasi, tangannya cekatan merapikan posisi lensa, seolah momen Musdes hari itu bukan sekadar rapat anggaran, melainkan peristiwa penting yang layak diabadikan dengan framing terbaik untuk menghiasi beranda website Desa Awan Biru.

Kepala Desa, Iwan, berdiri dengan map tebal di tangan.
“Bapak Ibu sekalian, kita semua tahu tahun ini dana desa kita kurang dari tiga ratus juta rupiah karena adanya Program Nasional KDMP yang wajib dilaksanakan. Jadi kita harus realistis, jangan semua mau dibangun, kecuali mau bangun mimpi saja.”

Tawa kecil terdengar.

Sekcam Kurnia, SP, kemudian maju memberikan paparan.
“Penetapan APBDes bukan sekadar formalitas, tapi komitmen hukum dan moral. Harus sesuai regulasi, transparan, dan tepat sasaran. Kalau anggaran kecil, justru perencanaannya harus besar.”

Pak Eko, Kaur Perencanaan, mengangguk mantap.
“Siap, Pak Sekcam. Prioritas sudah kami susun berdasarkan hasil pra-musdes. Dua program utama: pembangunan jembatan penghubung batas desa dan peningkatan jalan desa.”

Santoso, perwakilan masyarakat, angkat tangan.
“Mohon izin, Pak. Usulan jembatan antar desa itu sudah lama dinanti warga. Kalau musim hujan, anak sekolah mutarnya bisa sampai lima kilometer.”

Kades Iwan mengangguk serius.
“Betul, Pak Santoso. Karena itu jembatan jadi prioritas. Tapi pelaksanaannya harus profesional. Kita rencanakan pembentukan TPK antar desa agar koordinasinya jelas.”

Pendamping Desa, Heru, menimpali,
“Setuju, Pak. TPK antar desa penting supaya tidak ada tumpang tindih kewenangan. Administrasi dan laporan harus rapi. Jangan sampai jembatan berdiri, tapi SPJ-nya tenggelam.”

Suasana kembali hangat dengan tawa ringan yang menyebar dari barisan depan hingga ke kursi paling belakang, membuat ketegangan pembahasan angka-angka anggaran terasa lebih manusiawi dan akrab. Beberapa peserta saling berbisik sambil tersenyum, ada yang menepuk meja pelan, ada pula yang mengangguk setuju dengan wajah lebih santai, seakan rapat resmi itu berubah menjadi ruang kebersamaan yang penuh rasa memiliki terhadap masa depan desa.

Kaur Keuangan, Lulu, membuka buku anggaran tebalnya.
“Dengan dana di bawah tiga ratus juta, kita hanya mampu dua prioritas itu. Untuk penanganan stunting, kita pakai PAD dan sisa dana desa. Tapi mohon dicatat, jangan tiap rapat tambah kegiatan lagi. Nanti yang pusing saya.”

Endang, Kasi Pelayanan, tersenyum.
“Yang penting pelayanan tetap jalan, Bu Lulu. Jangan sampai warga datang minta surat, malah disuruh ikut kerja bakti jembatan.”

Tiba-tiba Amat berdiri di tengah-tengah mengambil foto.
“Bapak Ibu, senyum dulu ya. Ini buat dokumentasi website desa. Jangan tegang, nanti dikira rapat penangkapan koruptor.”

Babinsa tertawa lebar.
“Kalau saya kelihatan galak nggak, Mat?”

“Tenang, Pak. Nanti saya edit jadi ramah lingkungan,” jawab Amat cepat.

Ketua BPD Didit berpose terlalu serius.
“Pak Ketua, jangan kaku begitu. Ini musdes, bukan foto ijazah.”

Ruangan kembali riuh, suara saling sahut bercampur dengan derak kursi yang digeser dan gumaman setuju dari berbagai sudut balai desa. Beberapa tangan terangkat ingin menanggapi, sementara yang lain mengangguk-angguk penuh semangat, membuat suasana terasa hidup namun tetap terarah. Di tengah keramaian itu, aura musyawarah tetap terasa kuat—bukan sekadar perdebatan, melainkan tanda bahwa setiap orang benar-benar peduli pada keputusan yang sedang dirumuskan bersama.

Setelah diskusi panjang dan terbuka, Kades Iwan berdiri untuk penetapan akhir.
“Dengan mempertimbangkan regulasi, hasil pra-musdes, dan kemampuan keuangan desa, maka hari ini APBDes Tahun Anggaran 2026 resmi kita tetapkan. Fokus pada pembangunan Jembatan Batas Desa dan Peningkatan Jalan Desa, serta dukungan penanganan stunting dari PAD dan sisa dana desa.”

Didit mengetuk palu sidang.
“Disetujui?”

“Setujuuu…” jawab hadirin serempak.

Amat buru-buru mengambil foto terakhir.
“Pak Kades, satu lagi. Angkat map-nya sedikit, biar kelihatan resmi.”

Kades Iwan berbisik pelan,
“Mat, jangan lupa tulis di website, ‘Musdes berjalan demokratis dan penuh semangat kebersamaan’.”

Amat menyeringai.
“Siap, Pak. Tambah satu kalimat lagi: ‘Walau anggaran tipis, semangat tetap tebal.’”

Lulu geleng-geleng kepala.
“Yang penting jangan tambah anggaran lagi di berita, Mat.”

Musdes pun ditutup dengan tepuk tangan meriah yang menggema memenuhi balai desa, menyisakan rasa lega dan bangga atas keputusan yang telah disepakati bersama. Di layar laptopnya, Amat sudah mulai mengetik judul berita dengan jari-jari yang bergerak cepat namun penuh kehati-hatian, memastikan setiap kata terdengar resmi, informatif, dan membanggakan. Sesekali ia mengangkat wajahnya, memandangi ruangan yang perlahan lengang, lalu kembali fokus merangkai kalimat pembuka untuk diunggah ke website desa, seolah ia tahu bahwa dokumentasi hari ini akan menjadi catatan penting perjalanan Desa Awan Biru di tahun anggaran 2026.

Di layar laptopnya, Amat sudah mulai mengetik judul berita:
“APBDes 2026 Resmi Ditetapkan: Jembatan Harapan Warga Awan Biru Segera Dibangun.”

Ia tersenyum puas.
“Kali ini,” gumamnya pelan, “yang viral bukan cuma kopi… tapi kerja nyata.”

Read More

Cerpen Si Amat Episode 3; Peran Perangkat Desa dalam Meningkatkan Visibilitas Website Desa

 Cerpen Si Amat Episode 3; Peran Perangkat Desa dalam Meningkatkan Visibilitas Website Desa

 

Pagi di Kantor Desa Awan Biru terasa berbeda dari biasanya; bukan lagi sunyi penuh kehati-hatian seperti saat kata “efisiensi” dulu menggema di ruang rapat dan membuat semua orang menghitung ulang setiap rupiah, melainkan lebih hidup, lebih bersemangat, seolah ada energi baru yang berembus dari pendopo hingga ruang pelayanan. Udara masih segar dengan aroma kopi dapur yang mengepul pelan, suara ketikan keyboard terdengar bersahutan, dan beberapa perangkat desa tampak sibuk membuka laptop lebih awal dari biasanya. 

Jika sebelumnya pembicaraan didominasi soal pemangkasan anggaran dan prioritas pembangunan fisik, kali ini topik yang ramai diperbincangkan terdengar lebih modern dan sedikit bergengsi: Visibilitas Website Desa. Istilah itu meluncur dari mulut ke mulut dengan nada penasaran sekaligus antusias, seakan-akan Desa Awan Biru sedang bersiap melangkah ke panggung yang lebih luas, bukan hanya melayani warga di balai desa, tetapi juga tampil di layar ponsel, di mesin pencari, dan di hadapan siapa saja yang ingin mengenal potensi desa. 

Papan tulis di ruang rapat kini tidak lagi dipenuhi angka-angka anggaran semata, melainkan coretan ide konten, rencana publikasi kegiatan, hingga gagasan melibatkan pemuda sebagai kontributor. Suasana yang dulu sempat kaku kini berubah menjadi diskusi yang lebih terbuka dan penuh harapan, karena semua mulai menyadari bahwa membangun desa tidak hanya soal jalan dan bangunan, tetapi juga tentang bagaimana desa itu terlihat, dikenal, dan dipercaya melalui jendela digital bernama website desa.

Spanduk kecil hasil cetakan Si Amat terpasang miring di papan pengumuman:

“Website Desa Awan Biru: Dari Kita, Oleh Kita, Untuk Warga dan Dunia.”

Di ruang rapat, kopi sudah mengepul. Sekdes Yuni membuka agenda. Kaur Keuangan Lulu membawa buku kas seperti biasa. Kasi Pelayanan Endang sibuk merapikan berkas pelayanan. Dan hadir pula Kaur Perencanaan, Pak Eko—yang usianya paling senior, rambutnya mulai memutih, tapi semangatnya masih seperti mahasiswa KKN.

Pak Kades Iwan duduk di tengah, wajahnya tenang namun penuh wibawa.

Sementara itu, Si Amat terlihat berbeda. Hari ini ia duduk lebih tegak. Laptopnya terbuka, menampilkan grafik statistik pengunjung website desa yang naik turun seperti harga cabai.

Pak Kades Iwan membuka rapat.

“Baik, kita sudah bicara soal efisiensi. Sekarang kita bicara dampaknya. Website desa harus lebih terlihat. Bukan hanya aktif, tapi berdampak.”

Amat langsung tersenyum tipis, sudut bibirnya terangkat penuh percaya diri. Ia tahu, inilah momen yang selama ini ditunggu-tunggu, kesempatan emas untuk membuktikan bahwa perannya sebagai Admin Website Desa bukan sekadar pelengkap struktur organisasi. Setelah sekian lama menjadi sasaran ledekan soal bimtek dan anggaran, kini justru pembahasan berputar di wilayah yang paling ia kuasai. Matanya berbinar, pikirannya bergerak cepat menyusun argumen, dan dalam hati ia berbisik, “Akhirnya… lapangan mainnya saya.” Lanjut Si Amat berkata:

 “Betul sekali, Pak,” katanya mantap. “Selama ini saya adminnya. Tapi kalau kontennya cuma dari saya, ya ibarat warung cuma jual satu menu”, ujarnya tenang.

Lulu menyeringai kecil, senyum khas yang selalu muncul setiap kali ia melihat Amat terlalu percaya diri. Matanya menyipit jahil, seolah sudah menyiapkan satu kalimat pamungkas untuk menggoda. Tangannya tetap tenang di atas buku catatan anggaran, tapi ekspresinya jelas berkata;

“Loh, bukannya Mas Amat jago nulis? Katanya kreatif?”

Amat membalas cepat,

“Kreatif, Bu. Tapi bukan tukang berita tunggal. Website itu etalase desa. Kalau isinya cuma ‘Perjalanan Dinas Nihil’, warga bisa bosan.”

Endang tertawa.

“Sekarang Mas Amat yang menyerang, ya?”

Pak Eko yang dari tadi diam, angkat suara dengan tenang namun dalam.

“Kalau saya boleh bicara… website itu bukan soal siapa yang menulis, tapi siapa yang peduli. Zaman sekarang, desa yang tidak tampil di internet, seperti tidak hadir di peta.”

Semua terdiam sejenak. Suasana yang tadi riuh mendadak hening, seolah memberi ruang pada makna kalimat Pak Eko yang sederhana namun dalam. Ucapannya terasa berat tapi mengena, seperti pengingat halus bahwa yang mereka bicarakan bukan sekadar website, melainkan masa depan wajah desa di mata dunia.

Yuni mengangguk.

“Maksudnya, semua perangkat harus jadi kontributor?”

Amat langsung menyambar,

“Nah, itu dia! Saya butuh tim. Sekdes bisa tulis kebijakan dan kegiatan. Bu Lulu bisa buat infografis realisasi anggaran. Bu Endang bisa update pelayanan. Pak Eko bisa share perencanaan pembangunan.”

Lulu mengangkat alis.

“Loh, saya jadi content creator sekarang?”

Amat tersenyum lebar.

“Iya, Bu. Bukan cuma penjaga kas, tapi penjaga transparansi.”

Ruangan mulai riuh kembali, suara tawa dan celetukan saling bersahutan memecah keheningan yang tadi sempat menggantung. Kursi-kursi sedikit bergeser, beberapa kepala saling menoleh, dan suasana yang sempat serius berubah hangat penuh semangat. Topik visibilitas itu kini bukan lagi wacana berat, melainkan bahan diskusi yang hidup dan penuh warna.

Pak Kades Iwan menepuk meja pelan.

“Sudah saatnya kita serius. Website desa bukan milik Amat. Itu milik Desa Awan Biru. Saya ingin semua perangkat desa terlibat sebagai kontributor.”

Endang pura-pura menghela napas panjang.

“Wah, sekarang kita yang dibombardir.”

Amat berdiri, semangatnya membuncak.

“Selama ini saya yang diledek soal Bimtek, soal hotel, soal artikel kepanjangan. Sekarang giliran saya yang minta setoran tulisan.”

Yuni tersenyum diplomatis.

“Mas Amat ini balas dendamnya elegan.”

Pak Eko tertawa kecil.

“Bagus itu. Anak muda harus berani. Saya dukung, Mat. Perencanaan desa itu banyak yang bisa dijelaskan ke masyarakat. Supaya warga tahu arah pembangunan.”

Amat mengangguk hormat.

“Terima kasih, Pak Eko. Konten kita nanti bukan cuma berita seremoni, tapi edukasi. Misalnya: kenapa jalan ini diprioritaskan, kenapa program stunting penting, bagaimana dana dikelola.”

Lulu mulai terlihat berpikir.

“Kalau begitu… laporan keuangan bisa kita ringkas jadi bahasa yang mudah dipahami warga.”

“Wah, itu keren, Bu!” sahut Amat cepat. “Namanya transparansi digital.”

Endang ikut menimpali,

“Kalau pelayanan? Saya bisa buat panduan bikin KTP, KK, surat-surat. Jadi warga tidak bolak-balik tanya.”

Amat menunjuk dengan gaya seperti pembawa seminar.

“Itu namanya pelayanan berbasis informasi!”

Semua tertawa serempak, tawa yang lepas dan tanpa beban, membuat suasana rapat yang tadi sempat serius berubah cair seketika. Bahkan yang biasanya menahan diri pun ikut tersenyum lebar, merasakan hangatnya kebersamaan yang sederhana tapi menyenangkan itu.

Pak Eko bersandar, lalu berkata pelan namun tegas,

“Kita ini bukan cuma aparat administrasi. Kita penggerak perubahan. Kalau anak muda desa lihat website aktif, mereka bangga. Mereka merasa desanya maju.”

Kalimat itu membuat suasana hening sejenak.

Pak Kades mengangguk mantap.

“Betul. Bahkan saya ingin libatkan pemuda desa sebagai kontributor tamu. Kegiatan karang taruna, UMKM, potensi wisata—semua masuk.”

Mata Amat berbinar.

“Nah! Itu baru visibilitas, Pak. Mesin pencari akan kenal Desa Awan Biru. Orang luar bisa lihat potensi kita.”

Yuni tersenyum.

“Mas Amat sekarang seperti dosen digital.”

Amat membalas cepat,

“Dulu saya yang minta anggaran. Sekarang saya minta partisipasi.”

SK Pengelola Website Desa pun mulai disebut-sebut dengan nada lebih serius, bukan lagi sekadar wacana yang lewat begitu saja. Kertas konsepnya seolah sudah terbayang di meja, lengkap dengan nama-nama yang akan tercantum di dalamnya. Bagi sebagian yang hadir, itu terdengar seperti langkah kecil, tapi bagi Amat, itu seperti pengakuan resmi atas kerja keras yang selama ini sering dianggap angin lalu.

Pak Kades berdiri.

“Baik. Saya putuskan. Kita bentuk Tim Pengelola Website Desa. Saya akan buatkan SK. Semua perangkat desa menjadi kontributor sesuai bidang masing-masing.”

Lulu berkomentar santai,

“Berarti rapat kita nanti ada target tulisan juga?”

Amat langsung menjawab,

“Betul, Bu. Target konten, bukan cuma target anggaran.”

Endang tertawa.

“Si Amat benar-benar di atas angin hari ini.”

Pak Eko menepuk bahu Amat.

“Gunakan kesempatan ini baik-baik. Bimbing kami yang tidak terlalu paham teknologi.”

Amat tersenyum tulus.

“Siap, Pak. Kita belajar bersama. Tidak ada yang terlalu tua untuk belajar digital.”

Pak Kades menutup rapat dengan kalimat tegas,

“Website desa adalah wajah desa. Kalau wajahnya bersih, informatif, dan aktif, orang akan percaya. Mulai hari ini, kita bukan hanya perangkat desa. Kita juga kontributor perubahan.”

Rapat selesai. Tapi suasana berbeda dari biasanya. Sekdes Yuni mulai mencatat ide tulisan. Lulu membuka laptopnya, mencoba membuat tabel infografis. Endang sibuk memotret ruang pelayanan untuk konten baru. Pak Eko berdiskusi dengan Amat soal rencana pembangunan jangka menengah. Dan Si Amat? Ia duduk di depan laptopnya, kali ini bukan sendirian. Status website hari itu menampilkan artikel baru berjudul:

“Bersama Meningkatkan Visibilitas Website Desa Awan Biru.”

Dalam hati ia berbisik,

“Kalau semua ikut menulis, website ini bukan cuma hidup… tapi berkembang.”

Karena kini ia sadar, Admin yang kuat bukan yang bekerja sendiri, melainkan yang mampu menggerakkan tim. Dan di Kantor Desa Awan Biru, visibilitas bukan lagi soal siapa paling sering online,

tetapi siapa paling peduli untuk berbagi informasi demi kemajuan desa.

Read More